Semarang — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (FISIP UNNES) menyelenggarakan kegiatan Kelas Demokrasi dengan tema Logistik Pemilu, Senin (19/10/2025), di Aula Lantai 3 FISIP UNNES. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi kerja sama kedua lembaga melalui pelibatan praktisi dalam kegiatan perkuliahan, khususnya mata kuliah Pemilu, Kepartaian, dan Sistem Parlemen yang ditempuh mahasiswa Program Studi Ilmu Politik semester 5.
Kelas Demokrasi menghadirkan dua narasumber dari KPU Provinsi Jawa Tengah, yakni Basmar Perianto Amron selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik serta Akmaliyah selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas). Diskusi dipandu oleh Bambang Hermanto, dosen Ilmu Politik FISIP UNNES.
Dalam pemaparannya, Basmar Perianto Amron menjelaskan bahwa pengelolaan logistik pemilu harus berpegang pada prinsip tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Ketiga prinsip tersebut menjadi aspek penting untuk memastikan seluruh kebutuhan pemilu tersedia sesuai jadwal, jumlah yang dibutuhkan, dan lokasi pendistribusian.
Ia juga menekankan bahwa logistik pemilu memiliki cakupan yang kompleks. Logistik tidak hanya mencakup surat suara, kotak suara, dan bilik suara, tetapi juga berbagai perlengkapan pendukung, seperti tinta, paku untuk mencoblos, hingga karet gelang. Seluruh kebutuhan tersebut harus direncanakan, disediakan, dan didistribusikan secara cermat agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan baik.
Sementara itu, Akmaliyah menyoroti keterkaitan antara ketersediaan logistik dan kelancaran penyelenggaraan pemilu, termasuk pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih. Menurutnya, persoalan logistik dapat menimbulkan hambatan apabila kebutuhan di tempat pemungutan suara (TPS) tidak terpenuhi dengan baik.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan aksesibilitas logistik pemilu bagi penyandang disabilitas. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah penyediaan surat suara atau alat bantu yang ramah bagi pemilih tunanetra, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilihnya.
Dosen Ilmu Politik FISIP UNNES, Bambang Hermanto, menyampaikan bahwa pemahaman mengenai logistik pemilu merupakan kompetensi penting bagi mahasiswa ilmu politik. Menurutnya, kajian pemilu tidak cukup hanya membahas perilaku pemilih, partai politik, dan sistem pemilihan, tetapi juga perlu memahami aspek teknis dan administratif yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu.
“Mahasiswa ilmu politik perlu memahami tata kelola logistik pemilu karena lulusan ilmu politik memiliki peluang untuk berkiprah sebagai penyelenggara pemilu di masa mendatang. Pemahaman ini menjadi bekal penting agar mereka mampu melihat pemilu secara lebih komprehensif, baik dari sisi politik maupun penyelenggaraannya,” jelasnya.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Mahasiswa menunjukkan antusiasme dengan mengajukan pertanyaan mengenai berbagai tantangan pengadaan dan distribusi logistik pemilu di Indonesia, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis dan akses transportasi yang beragam.
Salah satu pertanyaan disampaikan oleh Awistin, mahasiswa Ilmu Politik semester 5, yang menyoroti tantangan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu di wilayah kepulauan. Pertanyaan tersebut memperkaya diskusi mengenai pentingnya perencanaan yang matang, koordinasi antarpihak, serta strategi distribusi yang sesuai dengan kondisi geografis setiap daerah.
Sebagai penutup, KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan kuis interaktif dengan memberikan suvenir kepada mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman praktis, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami dinamika penyelenggaraan pemilu.
Melalui Kelas Demokrasi, kerja sama KPU Provinsi Jawa Tengah dan FISIP UNNES diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pembelajaran akademik dan praktik kepemiluan. Dengan demikian, mahasiswa Ilmu Politik memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola pemilu, termasuk tantangan logistik yang berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang tertib, inklusif, dan berintegritas.
