Di tengah suhu Kota Semarang yang kian terasa menyengat dan ancaman rob yang terus menggerus wilayah pesisir, para guru sosiologi Sekolah Menengah Atas justru menemukan panggung baru: ruang kelas sebagai medan pertama krisis iklim itu didiskusikan, dimaknai, dan dijawab bersama siswa. Semangat inilah yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dari Kebijakan Kurikulum ke Praktik Pembelajaran: Analisis Agensi Guru Sosiologi dalam Pendidikan Perubahan Iklim di Sekolah Menengah Atas Kota Semarang”, yang digelar di SMA Negeri 1 Semarang, sekaligus sekretariat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Kota Semarang.
Penelitian dasar berskema universitas ini digagas oleh tim dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang. Amrin Ma’ruf, S.Pd., M.Pd., selaku ketua peneliti memimpin jalannya diskusi bersama Dr. Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si., dengan dukungan AH. Sobri, S.Pd. di sisi administrasi dan Sae Panggalih, S.Pd., Gr. yang mewakili unsur guru Sosiologi. Proses dokumentasi dan pencatatan berjalan cermat berkat kerja Nabila Tsuraya Ramadhani dan Alya Regita sebagai notulen, serta Ahmad Hasbi Mubarok dan Decelsa Gracia Septigita Gaho yang mengabadikan setiap momen diskusi.
Tidak kurang dari delapan belas guru dari berbagai sekolah, mulai dari SMA Negeri 1, 4, 5, 9, 11, 13, 14, hingga 16 Semarang, serta sekolah swasta seperti SMA Institut, SMA Terang Bangsa, SMA Nusantara, SMA Sula 1, dan SMA Al-Azhar 14, duduk bersama di bawah koordinasi Ketua MGMP Sosiologi Semarang, Bapak Dandang Dwi.
Kebijakan yang Terus Bergerak, Guru yang Terus Beradaptasi
Salah satu benang merah yang mengemuka dalam FGD adalah bagaimana kebijakan pendidikan lingkungan hidup terus berubah, menuntut guru untuk senantiasa membaca ulang arah dan strategi pembelajaran mereka. Sekolah negeri, dengan dukungan fasilitas yang relatif memadai, dinilai sangat mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan. Namun sekolah swasta, meski bergantung pada kebijakan yayasan masing-masing, justru menunjukkan sisi lain yang menarik yaitu keberanian berinovasi tanpa sekadar menjalankan kebijakan secara pasif.
Para guru juga menyoroti adanya ketidaksinkronan antar lembaga pemerintah dalam memberikan label dan program kepada sekolah, mulai dari status Adiwiyata, sekolah sehat, sekolah inklusif, hingga predikat “hebat”, yang pada praktiknya kerap tumpang tindih dan membebani sekolah dengan administrasi, alih-alih memperkuat substansi pembelajaran lingkungan itu sendiri.
Meski begitu, di tengah keterbatasan itu, agensi guru justru tumbuh. Guru sosiologi Semarang menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan aktor yang menegosiasikan kebijakan nasional dengan realitas sosial-ekologis di sekitar mereka. Inovasi pembelajaran tetap berjalan, bahkan disambut antusias oleh siswa, sebuah sinyal bahwa generasi muda Semarang sesungguhnya haus akan pendidikan yang relevan dengan krisis yang mereka hadapi sehari-hari.
Menimbang Temuan Global: Agensi Guru Bukan Sekadar Jargon
Temuan di Semarang ini sejalan sekaligus memperkaya khazanah riset internasional mengenai posisi guru dalam pendidikan perubahan iklim. Sebuah studi di Finlandia yang melibatkan proyek internasional pendekatan berbasis pertanyaan siswa menemukan bahwa agensi guru dalam mengajarkan perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh latar belakang keberlanjutan guru itu sendiri, interaksi kultural di sekolah, lingkungan belajar, wacana yang berkembang di masyarakat, serta prinsip-prinsip yang diyakini guru sebagai cara mengajar yang bermakna. (Sihvonen et al., 2023).
Guru menjadikan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB sebagai jangkar untuk menghadirkan isu perubahan iklim di berbagai mata pelajaran, sebuah strategi negosiasi antara kebijakan makro dan ruang kelas yang persis menggemakan apa yang dilakukan guru-guru sosiologi Semarang saat menyiasati kurikulum nasional dengan konteks lokal pesisir mereka.
Dari dalam negeri, sebuah kajian naratif terhadap sebelas guru di Aceh mengkonfirmasi pola yang tidak jauh berbeda dari temuan FGD di Semarang. Guru-guru dalam studi tersebut kerap hanya melakukan upaya sporadis untuk mengaitkan mata pelajaran mereka dengan isu perubahan iklim, karena minimnya keterikatan isu ini dalam kurikulum dan ketiadaan perencanaan yang sistematis.
Semarang, Kota Pesisir yang Memanas, dan Agenda SDGs
Sebagai kota pesisir utara Jawa, Semarang menghadapi kombinasi tantangan khas: intrusi air laut, banjir rob yang makin sering, penurunan muka tanah, dan suhu udara yang terus meningkat. Realitas ini menjadikan Semarang laboratorium sosial yang hidup bagi pembelajaran sosiologi lingkungan, fenomena yang bisa disaksikan siswa dari kawasan pesisir Tambaklorok hingga titik-titik genangan di pusat kota. Diskusi ini bersinggungan langsung dengan agenda SDGs, khususnya Tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dan Tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim). Program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) pun turut disinggung sebagai kebijakan lintas sektor yang berdampak langsung pada pola konsumsi siswa dan pengelolaan lingkungan kantin sekolah, bukti bahwa isu keberlanjutan hadir dalam banyak wajah kebijakan yang menuntut kepekaan guru untuk terus mengaitkannya dengan pembelajaran.
Dalam kerangka ini, agensi guru sosiologi menjadi jembatan penting yang menghubungkan kebijakan pendidikan lingkungan berskala nasional dengan pengalaman hidup siswa sebagai warga kota pesisir yang rentan. Guru tidak hanya mengajarkan konsep perubahan iklim secara global, tetapi juga membantu siswa memahami bagaimana isu tersebut membentuk struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Semarang.
FISIP dan Prodi Pendidikan Sosiologi-Antropologi akan Membersamai, bukan Sekadar Meneliti
Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, penelitian ini bukan sekadar proyek akademik. Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi menempatkan dirinya sebagai bagian dari ekosistem perubahan sosial itu sendir, hadir bersama guru, sekolah, dan masyarakat dalam merumuskan jawaban atas krisis iklim yang tidak lagi bisa ditunda. Kolaborasi lintas peran yang terjalin dalam FGD ini, dosen, tenaga kependidikan, guru dari sekolah negeri maupun swasta, hingga mahasiswa yang turut mendokumentasikan dan mencatat jalannya diskusi, mencerminkan komitmen FISIP UNNES untuk terus membumikan ilmu sosial dan pendidikan sebagai kekuatan yang berpihak pada masyarakat, bukan sekadar menara akademik yang berjarak dari persoalan riil warganya.
Ke depan, prodi ini berkomitmen untuk terus memperkuat jejaring dengan MGMP Sosiologi Kota Semarang, dinas terkait, serta komunitas pesisir yang paling merasakan dampak perubahan iklim. Penelitian ini adalah ikhtiar merawat ruang dialog antara kebijakan dan praktik bahwa “Guru bukan objek kebijakan, melainkan agen yang aktif menerjemahkan kebijakan itu agar relevan dengan konteks siswa dan lingkungannya.” Semangat yang sama juga menjadi arah gerak Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi UNNES, bukan hanya mencetak calon pendidik, tetapi menumbuhkan agen perubahan sosial yang bekerja bersama guru, sekolah, dan masyarakat Semarang dalam menjawab tantangan iklim yang kian nyata bagi kota pesisir ini.
