Membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur dan sistem peringatan dini. Pendidikan yang membuat masyarakat memahami risiko dan mampu mengambil tindakan bersama menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman bencana.
Perspektif tersebut disampaikan Genta Nakano, Associate Professor pada Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, dalam kuliah umum bagi mahasiswa Program Studi Geografi dan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (FISIP UNNES), Rabu (2/9/2026).
Kuliah umum yang berlangsung di Aula FISIP UNNES, Sekaran, Gunungpati, Semarang, itu mengangkat tema Disaster Resilient Communities through Education: Lessons from Japan’s BOSAI Practices.
Nakano yang meneliti komunikasi risiko, pendidikan pengurangan risiko bencana, risiko bencana majemuk, dan kerja sama internasional, memaparkan berbagai pengalaman Jepang dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.
Salah satu pelajaran penting berasal dari Gempa Besar Hanshin-Awaji yang mengguncang Kobe pada 17 Januari 1995. Dari sekitar 35.000 orang yang berhasil diselamatkan setelah terjebak akibat bangunan yang runtuh, sekitar 27.000 orang diselamatkan oleh warga setempat. Adapun sekitar 8.000 orang lainnya diselamatkan polisi, pemadam kebakaran, dan Pasukan Bela Diri Jepang.
Menurut Nakano, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada petugas profesional ketika bencana berskala besar terjadi. Petugas penyelamat sendiri dapat terdampak bencana sehingga kapasitas mereka untuk memberikan pertolongan juga memiliki batas.
Karena itu, Nakano menekankan pentingnya kesiapsiagaan di tingkat komunitas. “Citizens must protect their own lives,” menjadi salah satu pesan utama dalam materi yang disampaikannya. Pengurangan risiko bencana, menurut dia, tidak seharusnya hanya dilaksanakan pemerintah. Warga juga harus mengambil tindakan untuk melindungi kehidupannya.
Salah satu contoh pendidikan kebencanaan yang dipaparkan Nakano adalah Environment and Disaster Mitigation Course di Maiko High School, Jepang. Program tersebut didirikan oleh Pemerintah Prefektur Hyogo pada 2002 sebagai respons terhadap Gempa Hanshin-Awaji dan bertujuan membentuk warga yang dapat menjadi pemimpin dalam pengelolaan risiko bencana di komunitasnya.
Pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui teori di kelas. Siswa mempelajari gempa bumi, gunung api, sirkulasi atmosfer, pembentukan bentang alam, hingga melakukan kegiatan lapangan. Mereka juga belajar mengenai kerusakan akibat bencana, rekonstruksi, hukum kebencanaan, serta terlibat dalam kegiatan sukarelawan di wilayah terdampak bencana.
Kegiatan di luar kelas juga menjadi bagian dari pendidikan tersebut. Contohnya berupa kegiatan memperingati Gempa Hanshin-Awaji, latihan evakuasi bersama masyarakat, penggalangan dana untuk wilayah terdampak bencana, pembelajaran mengenai keselamatan sekolah di Nepal, kegiatan sukarelawan di daerah terdampak Gempa Besar Jepang Timur, hingga pembelajaran kebencanaan kepada siswa sekolah lain.
Menurut Nakano, dampak pendidikan tersebut tidak berhenti setelah siswa menyelesaikan sekolah. Penelitian terhadap 378 lulusan dari sepuluh angkatan menunjukkan bahwa 65 persen responden menyatakan pekerjaan atau studi mereka saat itu berkaitan atau cukup berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Sebanyak 21 persen responden bahkan bekerja di bidang yang berhubungan langsung dengan kebencanaan.
Sejumlah lulusan juga tetap menjalankan peran kebencanaan sesuai dengan profesinya. Ada yang secara rutin melakukan latihan kebencanaan bersama anak-anak, menangani pembiayaan untuk kesiapsiagaan, menjadi pengelola keselamatan kebakaran di fasilitas sosial, mengoordinasikan relawan mahasiswa, hingga menyediakan tempat evakuasi bagi masyarakat.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kebencanaan dapat membentuk kapasitas warga dalam jangka panjang. Pengetahuan yang diperoleh di sekolah dapat dibawa ke berbagai profesi dan kemudian diterapkan kembali untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Nakano juga menunjukkan praktik pendidikan berbasis komunitas melalui pengembangan BOSAI map di Okitsu, Shimanto, Prefektur Kochi. Siswa kelas lima dan enam secara rutin mengembangkan peta kebencanaan selama bertahun-tahun.
Dalam proses tersebut, siswa tidak hanya memetakan bahaya. Mereka memikirkan kebutuhan evakuasi dari perspektif warga, termasuk orang lanjut usia dan anak-anak. Hasil pemetaan kemudian dipresentasikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Peta tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Siswa mengidentifikasi lokasi evakuasi, ketinggian tsunami, risiko longsor, waktu yang diperlukan untuk evakuasi, hingga risiko pada jalur evakuasi pada siang dan malam hari. Pada 2018, peta tersebut bahkan dikembangkan menjadi permainan untuk membuat pembelajaran kebencanaan semakin menarik.
Dampaknya juga terlihat di lingkungan masyarakat. Pengembangan BOSAI map antara lain mendorong pemindahan fasilitas penitipan anak ke tempat yang lebih tinggi, pemasangan penanda jalur evakuasi yang dapat terlihat pada malam hari, perbaikan jembatan di jalur evakuasi, peningkatan partisipasi orangtua dalam latihan evakuasi, serta perbaikan rambu-rambu evakuasi.
Model tersebut mempertemukan sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan universitas. Nakano menyebutnya sebagai collaborative model dengan pendekatan school-centered disaster risk reduction activities.
Naela Sekar, mahasiswa Program Studi Geografi FISIP UNNES yang mengikuti kuliah umum, menilai materi yang disampaikan Nakano memberikan gambaran menarik mengenai sistem penanganan bencana di Jepang.“Topik yang dibawakan Nakano Sensei sangat jelas serta menarik mengenai sistem penanganan bencana alam di Jepang yang telah diajarkan kepada seluruh masyarakat Jepang sebagai sebuah komunitas, bahkan sejak bangku sekolah dasar,” ujar Naela.
Menurut Naela, pembelajaran tersebut membuatnya semakin tertarik mengetahui bagaimana Jepang membangun sistem penanggulangan bencana sekaligus mendidik masyarakat agar siap menghadapi risiko.“Hal ini sangat membuat saya semakin ingin tahu banyak mengenai Jepang dan cara menanggulangi bencana alamnya, termasuk sistem edukasinya terhadap masyarakat. Saya berharap Indonesia bisa mencontohnya perlahan,” katanya.
Pengalaman Jepang yang dipaparkan Nakano memperlihatkan bahwa ketangguhan bencana merupakan proses panjang. Sekolah dapat menjadi titik awal untuk membangun pengetahuan, tetapi ketangguhan akan semakin kuat ketika pengetahuan tersebut terhubung dengan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga.
Pendekatan itu juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan. Pendidikan kebencanaan yang membangun pengetahuan, keterampilan, partisipasi, dan kesiapsiagaan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya membentuk komunitas yang lebih aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
