SEMARANG – Peran perguruan tinggi tidak paripurna jika sebatas menghasilkan kajian teoretis di dalam menara gading. Menjawab tantangan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) kembali mengambil peran aktif dalam pembangunan hukum nasional melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Batang. Agenda utama dari sinergi ini adalah pelaksanaan Sinkronisasi Kajian terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Hasil Naskah Akademik secara resmi.
Pertemuan strategis ini merepresentasikan komitmen teguh FH UNNES dalam menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, responsif, dan berlandaskan pada fondasi kajian akademik yang komprehensif. Melalui pelibatan pakar hukum dari FH UNNES, setiap pasal dan klausul dalam kelima Raperda tersebut dibedah dan disinkronisasi untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta secara presisi menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Batang.
Langkah progresif ini merupakan wujud nyata implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Sinergi lintas sektoral antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga pemerintahan daerah ini adalah manifestasi sempurna dari SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Kemitraan ini memastikan bahwa kebijakan publik diproduksi melalui proses partisipatif yang melibatkan kepakaran akademik.
Lebih substansial lagi, kolaborasi ini adalah perwujudan absolut dari SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). FH UNNES meyakini bahwa kelembagaan negara yang tangguh hanya dapat dibangun melalui instrumen hukum yang kuat dan tidak diskriminatif. Keterlibatan tim ahli FH UNNES dalam penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan sebagai sistem kendali mutu untuk menjamin bahwa kelima Raperda tersebut dirumuskan secara adil dan bebas dari bias kepentingan kelompok tertentu.
Dengan menyelaraskan teori hukum dan praktik legislasi, FH UNNES dan DPRD Kabupaten Batang tengah meletakkan batu loncatan yang esensial. Fakultas berkomitmen penuh untuk mengawal proses legislasi daerah ini agar tidak hanya rapi secara administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan keadilan substansial yang mengayomi seluruh hak-hak sipil dan ekonomi masyarakat.
Follow untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang FH UNNES.
Instagram & TikTok: @fhunnes
Saluran WhatsApp: unnes.id/saluranwafhnnes
X: fh_unnes
YouTube: Fakultas Hukum UNNES Official
#beritafhunnes #sdgs #kampusbergerakberdampak #ZIFHUNNES #pembangunanzonaintegritas
