Oleh: Sugiman (Ketua BAN-PDM Jateng, Dosen Matematika UNNES)
Membaca dan merenungkan artikel “Mutu Dimulai dari Risiko” yang ditulis oleh Toni Toharudin, kita seolah dihadapkan pada cermin besar yang memantulkan realitas sistem pendidikan nasional kita secara telanjang. Selama bertahun-tahun lamanya, penjaminan mutu pendidikan di Indonesia terjerat dalam ilusi kepatuhan, di mana mutu hanya diidentikkan dengan pemenuhan standar, kelengkapan tumpukan dokumen, dan penilaian administratif semata. Sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri berlomba-lomba memoles diri untuk menunjukkan kepatuhan prosedural, sementara esensi keberhasilan pendidikan direduksi menjadi sekadar deretan nilai akreditasi atau laporan evaluasi tahunan. Pendekatan konservatif ini mungkin pernah berjasa membangun fondasi sistem kita di masa lalu, namun di tengah arus perubahan zaman yang eksponensial, paradigma tersebut sudah kurang relevansinya.
Persoalan pendidikan yang kita hadapi hari ini memiliki kompleksitas yang tak bisa lagi diurai dengan kacamata kuda. Spektrum masalahnya sangat lebar: ada sekolah yang berjuang di tengah krisis kekurangan murid, ada yang kekurangan guru, ada pula yang memiliki fasilitas sarana prasarana yang megah namun capaian hasil belajar siswanya tetap terpuruk, hingga sekolah-sekolah yang mati suri karena kepemimpinan yang lemah. Mengingat setiap satuan pendidikan menghadapi tantangan dan realitas yang unik, memaksakan satu pendekatan yang seragam untuk semua sekolah adalah sebuah kekeliruan. Transformasi pendidikan saat ini menuntut kita untuk mendefinisikan ulang makna mutu; penjaminan mutu harus bertransformasi dari sekadar alat pemeriksa kepatuhan menjadi kemampuan mendeteksi risiko sejak dini, mengelolanya, dan menangkapnya menjadi peluang perbaikan.
Data: Dari Tumpukan Angka Menjadi Early Warning System
Gagasan paling revolusioner dalam pergeseran paradigma ini adalah reposisi peran data. Toni Toharudin dengan tajam mengingatkan bahwa mutu sejati tidak lahir ketika semua indikator administratif di atas kertas telah terpenuhi, melainkan dimulai pada detik di mana kita mampu mengenali potensi hambatan yang merintangi tujuan pendidikan. Di sinilah letak urgensinya: Indonesia sebenarnya telah memiliki modal infrastruktur informasi yang luar biasa. Mulai dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Profil Pendidikan, hasil asesmen nasional, Tes Kemampuan Akademik, hingga data sosial ekonomi peserta didik, semuanya adalah kekayaan informasi yang melimpah.
Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyelamatkan data-data tersebut agar tidak sekadar berakhir menjadi “kuburan angka” di server pusat, melainkan dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi pengambilan keputusan yang strategis. Dalam tata kelola manajemen modern, kita mengenal konsep early warning system atau sistem peringatan dini, sebuah mekanisme yang dirancang untuk mendeteksi gejala kerusakan sebelum ia bermutasi menjadi krisis sistemik. Dunia pendidikan kita sangat membutuhkan kehadiran sistem alarm semacam ini.
Konsep ini sangat sejalan dengan teori Swiss Cheese Model yang digagas oleh James Reason. Teori ini mempostulatkan bahwa kegagalan sebuah sistem tidak pernah terjadi secara tiba-tiba akibat satu kesalahan tunggal yang besar. Sebaliknya, kegagalan adalah produk akumulasi dari berbagai kelemahan kecil yang dibiarkan, yang pada suatu titik saling bertemu dan menembus lapisan-lapisan pertahanan sistem. Penurunan mutu sekolah tidak serta-merta terjadi karena kurikulum yang tiba-tiba usang, melainkan akumulasi dari risiko laten yang muncul bersamaan: kepemimpinan yang tidak efektif, guru yang sering absen, rendahnya literasi siswa, hingga apatisme orang tua.
Jika algoritma data kita mampu berfungsi sebagai alarm, maka saat grafik ketidakhadiran guru mulai menanjak, kemampuan literasi siswa merosot dalam dua semester, atau angka putus sekolah menunjukkan tren kenaikan, sistem akan segera membunyikan sinyal bahaya. Alarm inilah yang memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera turun tangan melakukan intervensi klinis sedini mungkin, mencegah sekolah terperosok ke dalam jurang krisis mutu yang akan sangat sulit dan mahal untuk dipulihkan. Penjaminan mutu yang andal bukanlah sistem yang paling jago mencari-cari kesalahan di akhir periode, melainkan yang paling sigap mengendus potensi masalah sebelum ia memakan korban, yakni masa depan peserta didik.
Sekolah: Mengubur Budaya “Sistem Kebut Semalam”
Lantas, apa yang harus disiapkan dan diubah oleh sekolah dalam merespons alarm data ini? Langkah pertama dan yang paling esensial adalah mengubur dalam-dalam budaya “Sistem kebut semalam” dalam menghadapi akreditasi. Pemikiran tokoh mutu W. Edwards Deming telah mengajarkan kita bahwa kualitas tidak pernah lahir dari sebuah inspeksi atau pemeriksaan sesaat, melainkan buah dari perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement). Kualitas harus dibangun melalui budaya belajar yang dihidupi setiap hari, bukan sekadar dipoles saat asesor hendak berkunjung.
Oleh karena itu, sekolah tidak boleh lagi kembali pada rutinitas usang yang statis setelah proses akreditasi usai. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus direvitalisasi dan dijadikan motor penggerak utama perbaikan dari dalam sekolah itu sendiri. Evaluasi, inovasi, dan refleksi harus menjadi denyut nadi keseharian. Lebih dari itu, sekolah dituntut memiliki keberanian moral yang tinggi. Mutu hanya akan mekar ketika seluruh elemen ekosistem pendidikan memiliki keberanian untuk menatap cermin, mengakui kelemahan dan risikonya secara jujur tanpa manipulasi, lalu berkolaborasi untuk memperbaikinya. Risiko di sekolah bukanlah aib yang harus disembunyikan demi citra, melainkan peta jalan yang menunjukkan di mana perbaikan harus segera dilakukan.
Pemerintah Daerah: Kebijakan Presisi, Mengakhiri “Pukul Rata”
Di sisi lain, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peranan krusial sebagai perespons pertama dari alarm mutu tersebut. Pendekatan manajemen berbasis risiko ini memaksa Pemda untuk meninggalkan kebiasaan lama yang kerap merumuskan kebijakan “pukul rata” (satu resep untuk semua penyakit). Karena setiap sekolah memiliki profil risiko yang unik, intervensi yang diberikan pun harus presisi dan kontekstual.
Ketika alarm data berbunyi keras di sebuah sekolah yang terdeteksi memiliki risiko tinggi—misalnya tingkat literasi yang rendah atau manajerial yang berantakan—maka Pemda wajib hadir dengan pendampingan yang jauh lebih intensif, bimbingan klinis, dan afirmasi sumber daya. Sebaliknya, bagi sekolah-sekolah yang data historisnya menunjukkan kematangan budaya mutu, Pemda harus berani memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi mereka untuk terus berinovasi. Dengan tata kelola yang responsif seperti ini, alokasi anggaran dan intervensi sumber daya pemerintah akan menjadi sangat efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata yang terukur.
Transformasi Asesor: Dari Inspektur Menjadi Mitra Pemoles Mutu
Pergeseran paradigma ini tidak akan pernah paripurna tanpa adanya revolusi di tubuh Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI yang berjalan di dalam sekolah harus bersambut dengan SPME yang memberikan validasi, penguatan, dan pembinaan dari luar, sehingga membentuk satu siklus perbaikan yang utuh di mana hasil evaluasi berwujud tindakan nyata, bukan sekadar laporan di atas meja.
Dalam konteks transformasi kelembagaan Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP), peran pemerintah dan asesor harus dirombak secara radikal. Asesor harus melepaskan jubah lamanya sebagai “inspektur” atau pemeriksa untuk menghitung kekurangan borang atau kesalahan sekolah. Mereka harus lahir kembali sebagai mitra sejajar yang hadir untuk membantu sekolah berkembang, mengenali risikonya secara objektif, dan bersama-sama menentukan prioritas pembenahan. Budaya evaluasi yang sehat hanya bisa bertumbuh subur manakala sekolah merasa didampingi dan dibina, bukan dihakimi apalagi dicurigai.
Untuk memikul beban ekspektasi yang baru ini, asesor masa depan mutlak harus dipersenjatai dengan kompetensi yang jauh melampaui kemampuan klerikal administratif. Pertama, literasi dan analitik data tingkat lanjut. Asesor harus mampu membedah dan menginterpretasi alarm dari Rapor Pendidikan dan Dapodik, sehingga ketika mereka turun ke sekolah, mereka sudah memiliki hipotesis klinis berbasis data, bukan sekadar meraba-raba dokumen buta. Kedua, kompetensi coaching dan mentoring. Asesor tidak mendikte, melainkan memfasilitasi dialog yang memantik kesadaran kritis kepala sekolah dan guru untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ketiga, berpikir kritis yang berorientasi pada dampak. Asesor harus mampu melihat menembus ketebalan dokumen dan mempertanyakan secara kritis: apakah tumpukan kertas kepatuhan ini benar-benar membawa dampak nyata pada peningkatan kualitas kognitif dan karakter anak-anak kita di ruang kelas?
Menyongsong Fajar Pendidikan Bermutu
Pada akhirnya, standar, dokumen, dan akreditasi tidak lebih dari sekadar instrumen teknis. Tujuan luhur kita jauh melampaui hal-hal administratif tersebut, yakni memastikan setiap anak di republik ini berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, di mana pun kaki mereka berpijak.
Sudah saatnya paradigma penjaminan mutu kita bergeser secara fundamental: dari budaya kepatuhan semu menuju budaya pembelajaran yang sejati; dari orientasi administratif yang kering menuju orientasi berdampak yang bermakna; dari inspeksi menuju kehangatan pendampingan; dan dari sekadar tradisi mengukur hasil di akhir tahun menuju ketanggapan mengelola risiko sejak dini. Mutu pendidikan yang kokoh dan berkelanjutan tidak akan pernah jatuh dari langit bak keajaiban. Ia harus dipahat perlahan melalui keputusan-keputusan berbasis data yang akurat, intervensi yang cepat, dan komitmen untuk terus belajar. Jika kita sungguh-sungguh ingin menyelamatkan masa depan bangsa ini, langkah pertamanya bukanlah pasif menunggu krisis meledak di depan mata, melainkan mengubah data di tangan kita menjadi alarm keselamatan untuk mengenali risiko sedari awal.
