Semarang, 29 September 2026 – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) melakukan koordinasi awal dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal untuk menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta BUMDes Bersama/BUMDesma LKD.
Kegiatan diawali dengan sambutan pembukaan dari Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN. selaku perwakilan LPPM UNNES. Dalam sambutannya, Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN. menyampaikan bahwa LPPM UNNES berkomitmen untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan desa melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendampingan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat.
Menurut Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah perlu dirancang secara kolaboratif, berbasis kebutuhan di lapangan, serta berorientasi pada keberlanjutan. LPPM UNNES, lanjut Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., siap berkontribusi melalui penyediaan tenaga ahli, pelaksanaan kajian, pemetaan sosial, pendampingan tata kelola kelembagaan dan usaha, hingga pengembangan model pemberdayaan masyarakat desa yang dapat direplikasi.
Rachmad Tri Haryono, S.T. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada pertemuan tersebut membahas kebutuhan pendampingan desa, khususnya dalam aspek tata kelola keuangan, pengembangan usaha, kelembagaan, serta pemetaan potensi ekonomi desa. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes dan BUMDesma di Kabupaten Kendal.
Salah satu fokus utama yang mengemuka adalah kebutuhan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tata kelola keuangan BUMDes dan BUMDesma, terutama terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam konteks tersebut, pihak dinas juga mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan aplikasi yang dapat mendukung sistem pelaporan keuangan desa dan badan usaha desa secara lebih tertib, akuntabel, serta mudah diakses.
Selain tata kelola keuangan, peserta pertemuan menyoroti bahwa kajian potensi desa di masing-masing wilayah belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan model kajian yang tidak hanya mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, tetapi juga dapat menjadi dasar penyusunan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.
Program pemberdayaan yang akan disusun diharapkan berangkat dari hasil social mapping atau pemetaan sosial. Dengan pendekatan tersebut, intervensi program dapat disesuaikan dengan persoalan, kebutuhan, sumber daya, dan potensi yang dimiliki setiap desa. Pendekatan ini juga memungkinkan program tidak seragam, melainkan lebih kontekstual dan tepat sasaran.
Pertemuan juga membahas kemungkinan agar kerja sama antara LPPM UNNES dan dinas terkait tidak berhenti pada dokumen kesepahaman umum, tetapi dapat diturunkan ke dalam bentuk PKS atau program-program teknis sesuai bidang dan kebutuhan masing-masing desa. Dengan demikian, kolaborasi diharapkan dapat menghasilkan kegiatan yang terukur dan berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat desa di Kabupaten Kendal.
