Semarang – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang (UNNES) memperkuat komitmennya dalam meningkatkan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan bagi mahasiswa melalui kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Program Kelas Demokrasi Tahun 2026 yang ditandatangani pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Kota Semarang.
Perjanjian tersebut melibatkan KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak pertama dan FISIP UNNES sebagai pihak kedua. KPU Jawa Tengah diwakili Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, S.Sos., sedangkan FISIP UNNES diwakili Dekan FISIP, Prof. Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara UNNES dan KPU Republik Indonesia mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.
Melalui Program Kelas Demokrasi, kedua pihak sepakat memberikan pendidikan demokrasi kepada mahasiswa FISIP UNNES sebagai pemilih muda. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa sekaligus memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pemilu sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Ruang lingkup kerja sama tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan Kelas Demokrasi. Berdasarkan PKS, kegiatan juga mencakup sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih, seminar, webinar dan diskusi publik, penyediaan narasumber, magang dan penelitian mahasiswa, serta pengembangan media informasi dan literasi demokrasi. Kedua pihak juga dapat menyelenggarakan kegiatan lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, KPU Jawa Tengah memiliki tanggung jawab menyediakan materi pendidikan pemilih, menugaskan narasumber, memfasilitasi bahan publikasi, serta memberikan pendampingan kegiatan. Sementara itu, FISIP UNNES bertanggung jawab menyediakan jadwal dan tempat kegiatan, mengoordinasikan mahasiswa sebagai peserta, mendukung publikasi, serta mengintegrasikan kegiatan kerja sama ke dalam aktivitas kemahasiswaan.
Kedua pihak juga memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan kegiatan. Tim pelaksana dapat dibentuk secara mandiri maupun bersama sesuai kebutuhan dan ruang lingkup kerja sama. Setiap kegiatan lanjutan dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama turunan atau Implementation of Arrangement yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKS. Publikasi kegiatan bersama juga dapat dilakukan melalui media sosial masing-masing institusi dengan mencantumkan logo kedua pihak.
Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Ketentuan mengenai pembiayaan menyebutkan bahwa biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama menjadi tanggung jawab para pihak sesuai tugas, fungsi, dan kemampuan anggaran masing-masing serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi FISIP UNNES, kerja sama ini memiliki arti strategis karena mahasiswa merupakan kelompok pemilih muda yang memiliki posisi penting dalam keberlangsungan kehidupan demokrasi. Melalui pendidikan pemilih yang terstruktur, mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami proses kepemiluan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk berpartisipasi secara kritis, bertanggung jawab, dan berdasarkan informasi yang memadai.
Program Kelas Demokrasi juga membuka ruang pembelajaran yang lebih luas bagi mahasiswa. Keterlibatan dalam seminar, diskusi publik, penelitian, magang, serta pengembangan media literasi demokrasi memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai praktik demokrasi dan kepemiluan. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman akademik dan kegiatan kolaboratif.
Kerja sama FISIP UNNES dan KPU Jawa Tengah tersebut turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dari sisi pendidikan, program ini berkontribusi terhadap SDG 4: Quality Education, khususnya melalui penguatan pengetahuan, literasi, dan kompetensi mahasiswa mengenai demokrasi serta kepemiluan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya membangun kemampuan akademik, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
Kerja sama ini juga memiliki relevansi kuat dengan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions, terutama dalam aspek penguatan institusi yang efektif, akuntabel, inklusif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendidikan pemilih bagi mahasiswa sebagai pemilih muda dapat menjadi salah satu fondasi untuk membangun budaya demokrasi yang sehat dan partisipatif.
Sementara itu, kolaborasi antara FISIP UNNES dan KPU Jawa Tengah secara langsung mencerminkan semangat SDG 17: Partnerships for the Goals. Kemitraan antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam membangun pendidikan demokrasi, memperluas literasi kepemiluan, serta mempersiapkan generasi muda agar mampu mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi.
Melalui PKS tersebut, FISIP UNNES dan KPU Jawa Tengah menempatkan pendidikan demokrasi sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan. Program Kelas Demokrasi diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkuat pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik sekaligus membangun karakter pemilih muda yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas.
