Lembaran perangko, kartu pos, uang kertas, hingga arsip administrasi masa perang menjadi jendela untuk memahami salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Melalui benda-benda yang tersimpan selama puluhan tahun itu, publik diajak melihat bagaimana pemerintahan militer Jepang mengendalikan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia pada masa pendudukan 1942–1945.
Pemahaman tersebut dihadirkan dalam pameran arsip sejarah Dalam Cengkeraman Saudara Tua: Jejak Pendudukan Jepang di Indonesia dalam Arsip Filateli 1941–1945 yang didukung Program Studi Ilmu Sejarah bekerja sama dengan Rumah Pohan di Kota Lama Semarang.
Pameran yang berlangsung di Rumah Pohan, Jalan Kepodang Nomor 64, itu dibuka Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon.“Dari filateli inilah kita bisa melihat salah satu episode perjalanan bangsa, terutama pada masa Jepang. Kita juga dapat memahami bagaimana pemerintahan Jepang menjalankan pendudukan dan penjajahannya secara sistematis dan keras,” ujar Fadli.
Pameran ini menghadirkan lebih dari 190 koleksi filateli dan arsip sejarah. Di antaranya enam seri perangko masa pendudukan Jepang, 26 lembar uang kertas, 87 koleksi postal history berupa kartu pos, amplop, cap sensor, dan dokumen pengiriman surat, serta sedikitnya 72 arsip yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat pada masa perang.
Di antara koleksi yang menarik perhatian adalah uang kertas yang diterbitkan pemerintah pendudukan Jepang serta kartu pos bergambar yang memperlihatkan bagaimana pemerintah militer membangun citra kekuasaannya di Hindia Belanda. Sejumlah perangko yang dipamerkan menampilkan simbol-simbol budaya Nusantara, seperti Candi Borobudur, wayang golek, dan rumah adat Minangkabau. Simbol-simbol tersebut menunjukkan upaya Jepang membangun kedekatan dengan masyarakat lokal sembari memperkuat legitimasi kekuasaannya.
Kekayaan koleksi semakin terlihat melalui delapan bingkai postal history yang menampilkan kartu pos dan cap sensor. Melalui benda-benda itu, pengunjung dapat melihat bagaimana sistem komunikasi masyarakat berada di bawah pengawasan ketat pemerintah militer Jepang. Sensor terhadap surat-menyurat menjadi bagian dari kontrol negara terhadap arus informasi pada masa perang.
Tidak hanya menampilkan benda filateli, pameran ini juga menghadirkan beragam arsip yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa pendudukan. Pengunjung dapat melihat arsip administrasi perdagangan, administrasi sosial, dan pendidikan yang memperlihatkan bagaimana birokrasi kolonial Jepang bekerja hingga tingkat lokal. Sejumlah dokumen identitas penduduk, panduan menulis aksara Jepang, hingga surat izin pengemasan hasil perkebunan dari Semarang tahun 1944 turut melengkapi gambaran mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu.
Koleksi lain yang menarik perhatian adalah arsip mengenai mantan Heiho, dokumen upah harian pekerja, surat izin menghisap opium, hingga sejumlah buku yang membahas Semarang dan pendudukan Jepang. Seluruh koleksi tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan Jepang menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya, hingga pengawasan sosial.
Salah satu bagian yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah display mengenai kebijakan pangan selama masa pendudukan Jepang. Melalui arsip, foto, dan reproduksi majalah Djawa Baroe, pengunjung diajak memahami bagaimana sawah dan hasil pertanian menjadi bagian penting dari strategi perang Jepang di Asia Timur Raya.
Dosen Ilmu Sejarah, Bambang Rakhmanto, menjelaskan bahwa persoalan pangan pada masa pendudukan Jepang tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan rakyat, melainkan juga menjadi instrumen logistik perang. “Bagi pemerintah militer Jepang, sawah tidak hanya menghasilkan makanan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber logistik untuk mendukung kepentingan perang. Karena itu produksi pangan diawasi secara ketat,” ujarnya.
Melalui propaganda yang diterbitkan dalam Djawa Baroe, petani digambarkan sebagai “pejuang pangan” yang memiliki tanggung jawab membantu memenangkan perang. Jepang memperkenalkan varietas unggul Padi Horai atau Penglai, mendorong peningkatan produksi, serta mengajarkan disiplin dalam merawat alat-alat pertanian. Namun di balik kampanye tersebut, terdapat kebijakan wajib serah padi yang mewajibkan petani menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemerintah.
Pengawasan pangan berlangsung hingga tingkat desa. Kepala desa atau kucho menjadi ujung tombak pengumpulan hasil panen yang selanjutnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan militer Jepang. Arsip yang ditampilkan menunjukkan bahwa sebagian besar produksi beras pada masa itu diarahkan untuk kepentingan perang, sementara masyarakat kerap menghadapi keterbatasan bahan pangan.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengaku tertarik pada bagian pameran yang mengangkat tema pangan. Menurutnya, tema tersebut memiliki kedekatan dengan kajian sejarah yang pernah ditekuninya.
“Ini menarik. Saya pernah meneliti soal pangan dalam perjuangan Indonesia, sehingga bagian ini memberikan perspektif yang sangat kaya tentang bagaimana pangan menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat,” katanya.
Bagi penyelenggara, pameran ini bukan sekadar menampilkan koleksi benda bersejarah, melainkan mengajak publik membaca kembali pengalaman masyarakat Indonesia selama masa pendudukan Jepang melalui sumber-sumber primer yang jarang ditemui. Dari perangko, uang kertas, kartu pos, hingga arsip administrasi, tersimpan kisah tentang propaganda, pengawasan negara, perjuangan ekonomi, dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi masa perang.
Pameran Dalam Cengkeraman Saudara Tua berlangsung selama delapan hari, mulai 31 Mei hingga 7 Juni 2026. Pameran ini gratis terbuka untuk umum di Rumah Pohan, Kota Lama Semarang.
