Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (FISIP Unnes) terus memperkuat kontribusinya dalam membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan sosial. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program pengabdian kepada masyarakat “Pendidikan Politik Inklusif” yang dilaksanakan bersama Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang.
Program ini menyasar penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra, sebagai kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan dan literasi politik. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga dilakukan melalui diskusi dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Kegiatan dilaksanakan di Rumah Sahabat, Komunitas Sahabat Mata, Kota Semarang, dengan fokus pada penguatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban politik, posisi sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.
Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat FISIP Unnes, Dr. Sos. Puji Lestari, menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan hak seluruh warga negara dan karena itu harus dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh informasi.
“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan politik tidak hanya menyentuh kelompok mayoritas, tetapi juga mengakomodasi kelompok rentan. Dengan cara ini, partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan berkelanjutan dapat semakin diperkuat,” jelas Puji Lestari.
Melalui program tersebut, FISIP Unnes memberikan dukungan dalam bentuk edukasi dan literasi politik inklusif. Materi disampaikan dengan pendekatan yang ramah bagi penyandang disabilitas netra sehingga peserta dapat memahami isu-isu politik dan demokrasi secara lebih setara.
Program ini sekaligus memperlihatkan peran Program Studi di lingkungan FISIP Unnes dalam menjalankan fungsi pendidikan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengetahuan dan kapasitas akademik yang dimiliki perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan politik yang lebih inklusif.
Kolaborasi dengan Sahabat Mata juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Komunitas tersebut memiliki pengalaman dalam mendampingi dan memberdayakan penyandang disabilitas netra sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan kelompok sasaran.
Ketua Yayasan Sahabat Mata, Basuki, menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kegiatan pendidikan politik yang secara khusus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas merupakan langkah penting untuk memastikan mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan demokrasi.
“Kegiatan ini membuka ruang baru bagi teman-teman disabilitas netra untuk memahami politik secara setara, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi,” ujar Basuki.
Dukungan melalui pendidikan politik tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas penyandang disabilitas netra untuk mengenali hak-hak politiknya, memahami kewajiban sebagai warga negara, serta meningkatkan keberanian untuk terlibat dalam berbagai proses demokrasi.
Selain memberikan manfaat langsung kepada kelompok sasaran, program ini juga memperkuat hubungan antara FISIP Unnes dan komunitas masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya berperan menghasilkan pengetahuan melalui kegiatan akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengetahuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program Pendidikan Politik Inklusif juga memiliki relevansi dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan. Akses terhadap pendidikan politik yang setara merupakan bagian penting dari upaya mengurangi kesenjangan sekaligus memperkuat kualitas partisipasi warga negara.
Dengan pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi dan komunitas, FISIP Unnes berkomitmen untuk terus mengembangkan kegiatan pengabdian yang menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pendidikan politik inklusif diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai warga negara yang setara dan aktif dalam kehidupan demokrasi.
“Kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas lokal menjadi bukti nyata bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat inklusif, demokratis, dan berkeadilan sosial,” pungkas Puji Lestari.
