Universitas Negeri Semarang (UNNES) terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui konsolidasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan universitas. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi serta memastikan pengelolaan dan pelaporan layanan informasi publik berjalan secara terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Sistem Informasi selaku PPID Utama UNNES, Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya konsolidasi PPID sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi publik di lingkungan UNNES.
PPID Utama juga mendorong penguatan digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan informasi. Pelaporan layanan informasi diharapkan menggunakan data faktual yang bersumber dari berbagai produk dan layanan digital yang dimanfaatkan UNNES. Pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.
Selanjutnya, PPID Pelaksana UNNES, Dr. Surahmat, memaparkan strategi penyusunan laporan layanan informasi, mekanisme penyampaian data, serta standar pelayanan informasi publik. Ia menekankan pentingnya akurasi data, ketepatan waktu, dan keterpaduan pelaporan antara PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Pembantu di setiap unit kerja.
Dalam konsolidasi tersebut, PPID Pelaksana menugaskan PPID Pelaksana Pembantu untuk melaporkan pelayanan informasi dan inovasi sesuai bidang masing-masing dengan memanfaatkan data faktual yang terdokumentasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan progres laporan oleh PPID Pelaksana Pembantu Bidang Hukum, Dr. Cahya Wulandari, serta diskusi bersama perwakilan gugus humas fakultas dan unit kerja. Diskusi membahas kendala pelaporan, koordinasi antarunit, pemutakhiran data, dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.
Melalui konsolidasi ini, UNNES terus mendorong pengelolaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Penguatan koordinasi serta pemanfaatan data digital diharapkan dapat mendukung terwujudnya layanan informasi publik yang semakin berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan.
