
Menteri Kehutanan RI (2009-2014) & Penerima Doctor Honoris Causa UNNES
Program Studi: Doctor Honoris Causa
Fakultas: Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Unit Kerja: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Menteri Kehutanan Republik Indonesia 2009-2014, Zulkifli Hasan, menerima doctor honoris causa (HC) dari Universitas Negeri Semarang pada 2013. Zulkifli Hasan mendapat gelar kehormatan karena sejak diangkat sebagai Menteri Kehutanan RI, ia melakukan sejumlah terobosan penting dan mendasar bagi dunia perhutanan Indonesia, antara lain pemberantasan illegal logging, reformasi kebijakan kepemilikan lahan, dan penurunan industri kehutanan.
Zulkifli juga memberdayakan masyarakat sekitar hutan guna pengentasan kemiskinan, serta merehabilitasi dan merestorasi lahan kritis melalui program penanaman satu miliar pohon setiap tahun, hutan tanaman rakyat, kebun bibit rakyat, dan hutan desa. Pelbagai kebijakan tersebut sejalan dengan UNNES yang bervisi berwawasan konservasi dan menjadikan alam dan lingkungan sebagai bagian penting yang mesti dirawat.
Dalam orasi ilmiah ketika penganugerahan gelar kehormatan, Zulkifli menyampaikan orasi berjudul “Menyemai Budaya Kewirausahaan melalui Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat”. Ia menyampaikan, kebijakan pembangunan hutan berbasis masyarakat dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Menurutnya, pelaksanaan program-program dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut mendorong pencerahan pengetahuan, proses perubahan sikap, dan perubahan keterampilan dalam pembangunan hutan.
Kegiatan tersebut dapat mengarah pada terciptanya budaya kewirausahaan berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan perekonomian di tingkat keluarga maupun tingkat wilayah. Kebijakan moratorium kehutanan untuk tidak menerbitkan izin baru pada hutan alam primer dan gambut serta penanaman satu miliar pohon telah mengurangi laju deforestasi dari 3,5 juta hektar per tahun menjadi 450.000 hektar per tahun. Seiring dengan kebijakan tersebut, masyarakat diberi akses secara legal untuk mengelola kawasan hutan yang terdegradasi dalam bentuk hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Hal itu diharapkan mendorong tumbuhnya budaya kewirausahaan berbasis masyarakat.
Kebijakan Hutan
Pada tahun 2010, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan bersama tim membuat Rencana Strategis dan mengeluarkan kebijakan untuk mencapai visi Kementerian Kehutanan 2009-2014 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan, yaitu “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Kebijakan tersebut adalah: 1) Pemantapan kawasan hutan; 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS; 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; 4) Konservasi keanekaragaman hayati; 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; 6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan; serta 8) Penguatan kelembagaan kehutanan.
Salah satu peraturan penting yang dikeluarkan kementerian terkait realisasi rencana tersebut adalah kewajiban reboisasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/2010 tentang Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pelaku Usaha Pertambangan dan Perkebunan. Payung hukum itu mewajibkan para pelaku usaha non-kehutanan di atas hutan konversi dan hutan produksi untuk menyiapkan lahan guna reboisasi di luar areal konsesi mereka dengan perbandingan 1:2. Menegaskan komitmennya yang tinggi menuju kepada realisasi visi Kemenhut secara konstitusional, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap legislasi yang ada akan dipidanakan.
Di samping kebijakan-kebijakan yang merujuk kepada visi, Kemenhut di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan juga membuat program kerja responsif, salah satunya program rehabilitasi lereng Gunung Merapi pasca-meletusnya gunung tersebut pada bulan Oktober tahun 2010. Zulkifli Hasan juga membawa Kemenhut menjadi institusi pemerintahan yang lebih produktif dengan mengeluarkan dua program kerja yang menyasar kepada pertumbuhan pertanian dan pengembangan pendidikan lingkungan. Pertama, dipermudahnya prosedur permohonan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang merupakan program utama Kemenhut RI sejak 2010 dan dimasukkan ke dalam anggaran tahunan. Kedua, program Hutan Edukasi, yang melibatkan pelajar dan mahasiswa. Program ini bertujuan membentuk kawasan hutan agar bersifat lebih edukatif sehingga dapat dijadikan sarana pendidikan lingkungan. Di dalam program ini, pelajar dan mahasiswa melakukan kunjungan studi ke kawasan hutan yang beragendakan observasi dan menanam pohon.
Pada 31 Maret 2011, Zulkifli Hasan dinobatkan sebagai salah satu dari tujuh Tokoh Perubahan Republika 2010. Penganugerahan ini didasarkan atas penilaian bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, memiliki visi ke depan, dan mempunyai keyakinan dan kemampuan untuk mewujudkannya, serta kriteria yang paling penting adalah apa yang mereka lakukan memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Zulkifli Hasan dinilai telah berhasil mengajak masyarakat untuk berhenti melakukan penebangan liar dan menggalakkan penghijauan, termasuk menanam pohon.
Pada tahun ketiganya menjabat sebagai Menhut RI, Zulkifli Hasan membuat suatu program Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk korporasi, masyarakat adat, pemerintah, dan militer. Di samping itu, Zulkifli Hasan mengeluarkan Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan yang ia sebut sebagai kebijakan andalan Kemenhut pada tahun itu, di mana moratorium tersebut dicanangkan mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektare di seluruh Indonesia.
Zulkifli menjelaskan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia berhasil ditekan secara signifikan melalui kebijakan moratorium tersebut. Melalui kebijakan itu pula kawasan konservasi hutan dapat terjaga dengan lebih baik.