Semarang, 26 Juni 2026 – Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang (UNNES) secara resmi meluncurkan Peraturan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kebijakan Kesetaraan Gender dalam Pelayanan di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang. Peluncuran peraturan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2026 di Ruang Rapat Cendekia Lantai 1 LPPP UNNES dan dipimpin langsung oleh Ketua LPPP UNNES, Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
Kegiatan dihadiri oleh Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Administrasi, Kepala Gugus, Staf Akademik, serta Tenaga Kependidikan di lingkungan LPPP UNNES sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, inklusif, dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Rodiyah menyampaikan bahwa lahirnya peraturan ini merupakan langkah strategis LPPP UNNES untuk memperkuat budaya pelayanan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, inklusivitas, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap pengguna layanan. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan LPPP dalam memberikan layanan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra, maupun masyarakat tanpa membedakan gender maupun latar belakang lainnya.
Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek pelayanan responsif gender, mulai dari penyediaan akses pelayanan yang setara, pelaksanaan pelayanan yang objektif dan non-diskriminatif, komunikasi yang bebas dari bias gender, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah gender, hingga mekanisme perlindungan serta penanganan pengaduan terhadap diskriminasi, pelecehan, maupun kekerasan berbasis gender. Selain itu, peraturan juga menegaskan pentingnya pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten.
Peluncuran peraturan ini menjadi tonggak penting bagi LPPP UNNES dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang berintegritas dan selaras dengan nilai-nilai universitas serta kebijakan nasional mengenai pelayanan publik yang berkualitas dan berperspektif kesetaraan gender.
Usai peluncuran peraturan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi LPPP sebagai agenda evaluasi akhir semester pertama Tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua LPPP mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir serta mengajak seluruh unit kerja memanfaatkan momentum tersebut sebagai sarana refleksi terhadap capaian kinerja lembaga.
Rapat membahas evaluasi ketercapaian program kerja semester pertama dengan menelaah berbagai indikator keberhasilan, mengidentifikasi peluang pengembangan, serta memetakan tantangan yang perlu diantisipasi pada semester kedua. Ketua Gugus dan Kepala Pusat diminta melakukan identifikasi terhadap program-program strategis agar pelaksanaannya semakin efektif dan memberikan dampak yang lebih optimal bagi peningkatan mutu layanan LPPP.
Melalui peluncuran peraturan dan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, LPPP UNNES semakin menegaskan komitmennya untuk membangun lembaga yang profesional, adaptif, dan inklusif, sekaligus menghadirkan pelayanan yang berkualitas, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pengguna layanan.
Kegiatan ini mendukung pencapaian SDGs 5 (Kesetaraan Gender) melalui implementasi kebijakan pelayanan yang menjamin kesetaraan hak, kesempatan, dan perlindungan bagi seluruh pengguna layanan tanpa diskriminasi. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
