Semarang, 3 Juli 2025 — Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) resmi menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui penandatanganan Implementation Agreement (IA) yang dilaksanakan pada Kamis, 3 Juli 2025.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pengambilan data untuk keperluan penelitian dan penyusunan kajian hukum oleh PPATK, khususnya dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme di Indonesia.
Acara penandatanganan turut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Prof. Dr. Ali Masyhar Musyid, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNNES; Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik FH UNNES, serta Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., pakar Hukum Pidana Khusus.
Dalam sambutannya, Prof. Ali Masyhar menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud kontribusi FH UNNES dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel melalui kajian hukum yang berbasis riset.
“Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang strategis bagi PPATK dalam rangka memperkuat sistem pencegahan kejahatan keuangan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Prof. Ali Masyhar.
Dr. Indah Sri Utari menambahkan bahwa keterlibatan sivitas akademika FH UNNES dalam penelitian PPATK akan memberikan manfaat akademik sekaligus praktis, baik bagi institusi pendidikan tinggi maupun bagi lembaga pemerintah.
Sementara itu, Muhammad Azil Maskur ahli hukum pidana khusus menekankan pentingnya riset berbasis data empiris dalam penyusunan kebijakan hukum agar dapat memberikan solusi yang efektif terhadap isu-isu pencucian uang dan tindak pidana keuangan lainnya.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian akademik yang komprehensif, tetapi juga memperkuat reputasi FH UNNES dalam mewujudkan FH Menggema, mencetak Lulusan Digdaya, dan mendukung terwujudnya Hukum Berdaulat di Indonesia.
#fhunnes #fakultashukumunnes #unnessemarang #unnes #zonaintegritas #reformasibirokrasi #FHMenggema #LulusanDigdaya #HukumBerdaulat
