Menyoal hukum ketatanegaraan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) bersama 600 pendekar hukum tata negara yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) seluruh Indonesia gelar Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4, di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/) malam.
Ketua Bagian HTN-HAN FH UNNES Dani Muhtada MPA PhD mengatakan, konferensi bertema penataan regulasi di Indonesia ini, bertujuan untuk menemukan solusi secara akademik. Saat ini, tambah Dani, Indonesia tengah mengalami permasalahan berupa pembentukan jumlah regulasi yang yang tak terkendali.
Akibatnya, percepataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik menjadi terhambat, peraturan perundangundangan yang satu dengan yang lain tidak harmonis, tidak sinkron dan saling tumpang tindih.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Yasonna Hamongan Laoly saat membuka acara, berharap konferensi semacam ini perlu diadakan secara rutin dalam rangka menemukan solusi atas berbagai tantangan kehidupan ketatanegaraan yang setiap saat selalu kita hadapi.
Yasonna mengatakan, KNHTN selalu menjadi agenda wajib yang ia hadiri sejak penyelenggaraannya yang kedua tahun 2015, ketika diselenggarakan di Padang Sumatera Barat.
Mantan dosen FH Universitas HKBP Nommensen Medan ini mengaku senang bisa mendapat kesempatan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan para akademisi HTN-HAN. Sebab, Yasonna merasa seperti kembali kepada komunitas awalnya sebagai pendidik di perguruan tinggi
Dekan FH UNNES Dr Rodiyah SPd SH MSi, sangat mengapresiasi kegiatan dengan narasumber Prof Yuzuru Shimada (Nagoya University), Prof Simon Butt (University of Sydney), dan Dr Harjono (Ketua DKPP) ini. Rodiyah mengakui keikutsertaan FH UNNES dalam konferensi ini penting untuk meneguhkan eksistensi FH UNNES sebagai salah satu institusi unggul di bidang hukum di Indonesia
Selain Yasonna, hadir juga antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Prof Dr Widodo Ekatjahjana, Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo, Bupati Jember dr Faida dan Anggota APHTN-HAN seluruh Indonesia.
