Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang (UNNES) menggelar Webinar Edukasi 2026 bertema “Sinergi Gender: Harmoni dalam Peran, Setara dalam Peluang” pada Jumat, 13 Maret 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan Sejarah ini berlangsung secara hybrid, yakni luring di Gedung C8-509 (Collaborative Smart Classroom) FISIP UNNES serta daring melalui platform konferensi virtual.
Webinar ini diikuti sekitar 200 peserta dari kalangan mahasiswa UNNES dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman mengenai kesetaraan gender sekaligus memperingati International Women’s Day.
Selain itu, webinar ini juga menjadi bagian dari kontribusi akademik UNNES dalam mendukung agenda global United Nations melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 5: Gender Equality yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A., Ph.D. yang menekankan pentingnya memahami sejarah gerakan perempuan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Ia menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi SDGs melalui kajian akademik, penelitian, serta kegiatan edukatif yang mendorong kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu sosial.
Sebagai pembicara utama, Ardela Iga Pratiwi, S.S., M.A. memaparkan materi mengenai sinergi gender dalam perspektif sejarah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa gerakan perempuan di Indonesia mengalami dinamika yang panjang, mulai dari masa kolonial hingga pascakemerdekaan. Salah satu contoh penting adalah organisasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang pada masanya menjadi representasi kuat gerakan perempuan.
Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti apakah pembubaran Gerwani turut memengaruhi keberlangsungan gerakan perempuan di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Ardela menjelaskan bahwa secara fisik gerakan perempuan tidak sepenuhnya berhenti karena kemudian muncul organisasi lain seperti PKK dan Dharma Wanita.
Namun secara substansi, penghancuran Gerwani sempat melemahkan daya kritis gerakan perempuan selama beberapa dekade. Banyak organisasi perempuan pada periode berikutnya cenderung bersifat domestik dan terikat pada posisi suami dalam struktur sosial maupun birokrasi.
Diskusi juga menyoroti kecenderungan historiografi Indonesia yang lebih banyak menampilkan tokoh perempuan dari kalangan elite dan berpendidikan. Menurut Ardela, hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber sejarah. Tokoh seperti R.A. Kartini meninggalkan jejak tertulis berupa surat dan gagasan yang menjadi sumber penting dalam penulisan sejarah.
Sementara itu, perempuan dari kalangan bawah pada masa kolonial umumnya tidak memiliki akses pendidikan dan literasi, sehingga pengalaman mereka lebih banyak diwariskan melalui tradisi lisan yang jarang terdokumentasi.
Dalam sesi tanya jawab, peserta turut berpartisipasi aktif, di antaranya Rahul Diva Laksana Putra, Adiel Afliarso, dan Callista Nazwa Zhaliyanty yang mengajukan pertanyaan kritis terkait dinamika gerakan perempuan dan representasinya dalam historiografi Indonesia.
Melalui kegiatan ini, HIMA Jurusan Sejarah berharap mahasiswa dapat memandang sejarah tidak hanya sebagai kajian masa lalu, tetapi juga sebagai sarana refleksi untuk memahami persoalan sosial kontemporer, termasuk isu kesetaraan gender. Dengan mengaitkan pembelajaran sejarah dengan agenda SDGs, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya akademik dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.
