Dalam upaya mendorong transformasi digital dalam tata kelola aset desa dan menyelesaikan tugas akhirnya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Wahyu Bachrudin, melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Kantor Catatan Sipil dalam Pemanfaatan Aplikasi Mitra Studi Pendaftaran Aset Tanah Pemerintah Desa Secara Elektronik di Kabupaten Jepara.” Penelitian ini telah dilakukan oleh Wahyu atas bimbingan Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tata kelola aset tanah pemerintah desa yang masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti minimnya dokumentasi dan lemahnya sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kehilangan data serta sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengembangkan aplikasi Mitra Studi, yang berfungsi sebagai sarana digital untuk mencatat dan mendaftarkan aset tanah pemerintah desa secara elektronik.
Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara memainkan peran vital, terutama dalam penyediaan dan verifikasi data kependudukan yang mendukung keabsahan dokumen aset desa.
Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Bachrudin menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan normatif serta kajian lapangan. Ia menganalisis peran koordinatif antar instansi, pelaksanaan regulasi terkait, serta hambatan yang dihadapi dalam integrasi sistem digital pendaftaran aset.
Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun aplikasi Mitra Studi secara teknis telah membantu proses pendaftaran lebih efisien dan transparan, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan utama mencakup rendahnya literasi digital aparat desa, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya sinergi antara Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Badan Pertanahan Nasional.
Wahyu menekankan bahwa implementasi sistem digital dalam pendataan aset tanah tidak dapat berhasil tanpa dukungan regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas SDM desa, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah. Perlu ada penyelarasan data antar instansi agar aset desa dapat tercatat dengan sah, aman, dan terhindar dari penyalahgunaan.
Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Mitra Studi menjadi langkah maju dalam mendorong digitalisasi pemerintahan desa yang modern dan berbasis hukum. Hal ini juga mewujudkan salah satu pilar SDGs ke-16 UNNES bahwa institusi dan pengarahan yang tepat dapat menciptakan keadilan terutama dalam bidang kepemilikan tanah.
#SDGS04QualityEducation #Unnessdgs04 #EducationForSustainable #Sdgs #fhunnes #fakultashukumunnes #unnessemarang #unnes #zonaintegritas #reformasibirokrasi #FHMenggema #LulusanDigdaya #HukumBerdaulat #kampusberdampak
