Semarang, 30 Januari 2025-Sebagai mahasiswa yang tanggap akan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kampus sehari-hari, mahasiswa Fakultas Hukum UNNES melakukan suatu penelitian yang berada di lingkungan kampus yakni kecamatan Gunungpati dengan judul “Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perizinan Bangunan Gedung di Kota Semarang Studi Kasus: Kecamatan Gunungpati).” Penelitian ini dilakukan dibawah bimbingan serta pengawasan Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran perizinan bangunan gedung, proses penegakan hukum juga hambatan yang dihadapi ketika penegakkan hukum berlangsung.Salah satu yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai bentuk pelanggaran yang kerap ditemukan dalam hal perizinan bangunan gedung di Kecamatan Gunungpati.
Mengenai dokumen perizinan telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lalu demi memperkuat peraturan mengenai dokumen perizinan terjadi pergantian peraturan yang digantikan oleh peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 yang membahas tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Penelitian ini menyebutkan bahwa, pada dasarnya dokumen perizinan merupakan dasar legalitas dan wajib dimiliki oleh setiap orang yang hendak mendirikan bangunan. Adapun tujuan sistem perizinan itu sendiri untuk mencapai kepastian hukum, perlindungan kepentingan hukum, pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan dan pemerataan distribusi suatu barang tertentu.
Meskipun memiliki tujuan yang baik dalam menciptakan keteraturan dalam pembangunan nyatanya sejumlah pelanggaran kerap ditemukan dalam penelitian ini mengenai perizinan bangunan. Hal tersebut dilakukan dengan, melakukan perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan, melakukan pembangunan tanpa adanya perizinan, melanggar persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, melanggar ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunan, melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung dan melakukan penambahan, perubahan dan/atau pemugaran tanpa izin.
Ditengah maraknya pelanggaran yang ditemukan dalam perizinan bangunan di Kecamatan Gunungpati, penelitian ini juga mengulas terkait implementasi hukum pada pelanggaran yang terjadi tersebut. Disebutkan bahwa proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran perizinan bangunan gedung di Kecamatan Gunungpati telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 yaitu dengan, mengidentifikasi bentuk pelanggaran, pemeriksaan administratif, pemberian surat peringatan (SP), pemanggilan dan klarifikasi, pengenaan sanksi administratif, pembongkaran serta dokumentasi dan pelaporan.
Nyatanya penegakkan hukum tersebut juga mengalami hambatan di tengah masyarakat. Salah satu hambatan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu kurangnya koordinasi, kurangnya petugas terkait, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarkan bangunan, ketidaksinkronan regulasi serta minimnya edukasi terhadap pentingnya dokumen perizinan pembangunan.
Berdasarkan hal yang telah dibahas dalam penelitian ini ditemukan banyaknya jenis pelanggaran yang ditemukan bahkan proses penegakan hukum juga mendapat hambatan di masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini memuat saran perlu adanya peningkatan kapabilitas SDM di bidang pengawasan dan penindakan pelanggaran perizinan serta penggunaan SIMBG: kolaborasi antarinstansi seperti Dinas Penataan Ruang, Satpol PP, DPMPTSP dan pemerintah kecamatan. Saran yang ada pada penelitian ini juga mewujudkan SDG 16 UNNES mengenai Peace, Justice and Strong Institution dan SDG 17 UNNES Partnership for the Goal.
#SDG16PeaceJusticeandStrongInstitution #Unnessdgs16 #LegalIdentity #Sdgs #SDG17PartnershipForTheGoals #fhunnes #fakultashukumunnes #unnessemarang #unnes #zonaintegritas #reformasibirokrasi #FHMenggema #LulusanDigdaya #HukumBerdaulat #kampusberdampak
