Prof Etty Soroti Kebijakan Publik, Prof Fakhrudin Usulkan Evaluasi Program PLS

Dua profesor baru Universitas Negeri Semarang (Unnes) dikukuhkan oleh Rektor Unnes Prof Dr Fathur Rokhman MHum, Selasa (22/10), di auditorium Unnes kampus Sekaran. Prof Dr Etty Soesilowati MSi dari Fakultas Ekonomi (FE) dikukuhkan sebagai profesor bidang Kebijakan Pubik dan Prof Dr Fakhrudin MPd dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sebagai profesor bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Prof Etty dalam pidato pengukuhannnya menyoroti kebijakan publik di Tanah Air yang ditengarai sarat kepentingan asing. Menurutnya, salah satu parameter keberhasilan negara adalah lahirnya kebijakan publik yang berkualitas. “Sayangnya, di Indonesia  tidak sedikit kebijakan publik justru proasing dan merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut perempuan kelahiran Malang 18 April 1963 ini, tiga sebab utama yang membuat kebijakan publik di Indonesia justru tidak menguntungkan masyarakat adalah intervensi asing, pengaruh politik, dan persekongkolan negara dengan perusahaan.

Sebab pertama dapat dilihat dari undang-undang (UU)  dan rancangan undang-undang (RUU) yang terindikasi dipengaruhi IMF, World Bank, dan USAID. Undang-undang yang dimaksud, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

“Air yang kita konsumsi setiap hari, yang tersaji di kantor-kantor pemerintah sampai rumah tukang becak, adalah air produksi perusahaan asing. Padahal, di Undang-Undang Dasar 1945 jelas diatur, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, tapi kenapa diprivatisasi,” katanya.

Pengaruh politik (political interest), lanjut dia, terjadi karena pengambil kebijakan di negeri ini pada umumnya berlatar belakang partai politik. Berdasarkan catatannya, ada 13.500 peraturan daerah (perda) yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya karena bias politik.

Persekongkolan perusahaan negara dan perusahaan juga disebutnya memengaruhi kualitas kebijakan publik di Tanah Air. Contoh ini dapat diamati pada undang-undang pertembakauan. Menurut Prof Etty, beberapa pasal yang menetapkan standar internasional atas tembakau lokal akan mengancam petani tembakau lokal.

Prof Etty menyampaikan kebijakan publik model hybrid agar kualitas kebijakan publik yang diambil lebih berkualitas. Model hybrid adalah sintesa model top down dan bottom up. Dalam model hybrid tujuan awal bukan satu-satunya hal terpenting pengambilan keputusan. Ada negosiasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat sehingga terbuka tujuan-tujuan baru.

Pemberdayaan Tak Memberdayakan

Pada kesempatan yang sama, Prof Fakhrudin mengoreksi berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah yang ternyata tidak memberdayakan. Menurutnya, beberapa program pendidikan luar sekolah memiliki kebermanfaatan rendah bagi masyarakat sehingga perlu dievaluasi.

“Kalau berdasarkan penilaian kok kebermanfaataannya rendah, program harus dievaluasi. Bahkan kalau ternyata tidak memiliki kebermnafaatan, perlu dihentikan,” tandasnya.

Ia mengajukan paradigma baru pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek. Secara konseptual, menurutnya, pendidikan luar sekolah harus dari, oleh, dan untuk masyarakat. Bahkan, PLS tidak hanya perlu diberikan kepada masyarakat tertinggal, tetapi juga untuk masyarakat perkotaan berpendidikan tinggi.

Prof Fakhrudin mengusulkan asesment (evaluasi) PLS yang memperhitungan tiga hal sekaligus, yakni konteks, latar belakang masyarakat, dan dampak. “Evaluasi dampak perlu jadi perhatian serius untuk memutuskan apakah sebuah program harus dilanjutkan atau tidak,” katanya.