Organisasi Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum UNNES dilahirkan melalui musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh beberapa alumni Fakultas Hukum UNNES seperti Ibu Waspiah, SH, M.H., Hery Abduh, SH, MH, Moh. Azil Maskur, SH.,MH dan Benny Sumardiana, SH.,MH. Nama yang dipilih untuk organisasi tersebut adalah Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang kemudian lazim disingkat IKA FH UNNES. Kelahiran Ikatan Keluarga Alumni FH UNNES waktu itu telah disertai dengan perangkatnya yang utama yaitu Anggaran Dasar dan Pengurus (sementara) yang diketuai oleh Ibu Waspiah, SH, M.H. dengan Sekretaris Moh. Azil Maskur, SH.M.H.

Lahirnya Ikatan Keluarga Alumni dilatar belakangi oleh adanya dorongan kuat dan rasa tanggungjawab alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk ikut membina dan membangun almamaternya. Musyawarah rutin setiap tahun telah memberikan mandat kepada para perintis atau pengurus sementara untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar satu tahun kemudian dapat menyelenggarakan musyawarah alumni yang lebih sempurna dan lebih lengkap untuk membentuk pengurus Ikatan Keluarga Alumni yang definitif.

Pengurus IKA FH UNNES Tahun periode 2018-2019 seperti yang dimaksudkan dalam mandat dalam Kongres Musyawarah dan Temu Kangen IKA FH UNNES yang diselenggarakan pada 13 Januari 2018 menetapkan ialah Muhtar Said, SH.MH (Ketua IKA FH UNNES). Jabatan utama Muhtar Said selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasional.

Peluang Kerja lulusan Prodi Hukum adalah menjadi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara), Legal Drafter, Legal Officer, Konsultan Hukum, Advokasi, dan Peneliti Hukum. Berdasarkan penelusuran alumni diketahui bahwa lulusan Program Studi Hukum UNNES bekerja di instansi pemerintah maupun swasta.

Instansi pemerintah yang dimaksud antara lain POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan (Kantor Pajak, Bea Cukai), Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten), Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Instansi swasta antara lain adalah Kantor Pengacara, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris, Perbankan, Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta organisasi sosial masyarakat lainnya