Jurusan Ekonomi Pembangunan mengadakan Kegiatan ‘Praktisi Mengajar’ melalui Zoom Meeting Jumat, 5/11. Pada kesempatan kali ini, menghadirkan narasumber dari Pendamping Desa Kementerian Desa PDTT, Mukhammad Asrodin, S.Psi dengan tema Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes) yang dipandu oleh Dosen Ekonomi Pedesaan, Nurjannah Rahayu K., S.E, M.Si.
Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam mengenal lebih lanjut sistem pengelolaan keuangan desa, dengan pokok bahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan praktek langsung bersama praktisi yang sehari-hari melakukan pendampingan penyusunan APBDes di desa. Dalam paparannya, Narasumber menjelaskan struktur APBDes, langkah-langkah penyusunan serta bahan dalam menyusunnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes adalak Kepala Desa, Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa serta Kaur-Kasie yang ada di Desa.
Struktur APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Belanja terdiri dari lima bidang. 1). Pemerintahan Desa, 2). Pembangunan Desa, 3). Pembinaan Desa, 4). Pemberdayaan Desa, dan 5). Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa. Sedangkan Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penyusunan APBDes dimulai setelah desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Sekretaris Desa bersama Kaur-Kasi membuat Rancangan APBDes berdasarkan dokumen RKPDes, kemudian di serahkan kepada Kepala Desa untuk dimintakan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD). Setelah BPD menyetujui, dokumen APBDes di evaluasi oleh Camat. Dalam hal Camat menyetujui Dokumen APBDes, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes.
Dalam sesi tanya jawab, ada empat penanya. Franko, Farhan, Dwi dan Adwin. Franko menanyakan bagaimana jika APBDes terjadi defisit, Farhan menanyakan tentang desa devisa, Dwi bertanya tentang perbedaan desa dan kelurahan, Adwin bertanya tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Dana Desa.
Kegiatan ‘praktisi mengajar’ ini akan berlanjut minggu-minggu berikutnya untuk tema lainnya dengan menghadirkan praktisi dibidangnya.