Expert Ideas

Category

12
Aug

Legal Perspective on the One Piece Flag Raising at the August 17 Celebration, Here’s What Unnes Lecturers Said

Law Expert at Semarang State University (Unnes), Ali Masyhar Mursyid highlighted the phenomenon of raising the straw hat pirate flag from the One Piece anime which began to flourish on the 80th Anniversary of the Republic of Indonesia. The image of a skull with a straw hat, an iconic symbol of fictional pirates in the...
Read More
11
May

Deradikalisasi Dini Pelaku Teror

TRAGEDI kerusuhan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada Selasa malam (8/5/2018) merupakan kejadian memilukan. Menkopolhukam Wiranto menuturkan ada 155 orang narapidana terorisme yang terlibat dan menguasai senjata sitaan dari aparat keamanan (SM, 10/5/2018). Perhatian publik tercengang ketika mendengar kabar, ada lima anggota Polri menjadi korban, dan satu anggota disandera, walaupun akhirnya...
Read More
17
Aug

Omnibus Law Menghilangkan Ego Sektoral

Prof Dr R Benny Riyanto SH MHum CN Dalam situasi pandemi Covid-19 yang dialami seluruh negara di dunia saat ini termasuk di Indonesia, menempatkan pembangunan ekonomi menjadi tujuan utama pembangunan nasional adalah sangat penting.Sebab, kalau pembangunan ekonomi dalam suatu negara terpuruk, maka akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan juga peningkatan pengangguran, bahkan bisa mempengaruhi daya beli masyarakat....
Read More
31
Mar

Sudah Tepatkah Langkah Pemerintah Terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Terkait Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) ?

FH.UNNES.AC.ID – Semarang, Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (1/4/2020) secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP tersebut mengatur soal prosedur penetapan PSBB dan syarat-syaratnya. PP tersebut tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sesuai...
Read More
04
Feb

Hukum Omnibus dan Perda Syariah

SUARA Merdeka memuat berita berjudul ”Omnibus Law Larang Perda Syariah” (22/1). Judul ini menarik dan cukup provokatif, mengingat umat Islam merupakan populasi mayoritas di Indonesia. Pemerintah bisa menanggung akibat politik yang merepotkan jika benar program ini memuat larangan perda syariah. Pertanyaannya, benarkah hukum omnibus melarang perda syariah?Bagaimana bunyi klausul terkait larangan tersebut? Sebagaimana diberitakan oleh koran...
Read More

GDPR

  • Privacy Policy

Privacy Policy