{"id":8283,"date":"2023-02-20T10:28:07","date_gmt":"2023-02-20T10:28:07","guid":{"rendered":"https:\/\/fe.unnes.ac.id\/19\/?page_id=8283"},"modified":"2023-02-20T10:28:07","modified_gmt":"2023-02-20T10:28:07","slug":"area-penguatan-pengawasan","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/unnes.ac.id\/feb\/area-penguatan-pengawasan\/","title":{"rendered":"AREA PENGUATAN PENGAWASAN"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) pada masing-masing instansi pemerintah.<\/p>\n

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<\/p>\n

    \n
  1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah<\/li>\n
  2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah<\/li>\n
  3. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah<\/li>\n
  4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah<\/li>\n<\/ol>\n

    Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:<\/p>\n

      \n
    1. Pengendalian Gratifikasi<\/li>\n<\/ol>\n

      Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:<\/p>\n

        \n
      • Unit kerja telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi<\/li>\n
      • Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi<\/li>\n<\/ul>\n
          \n
        1. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)<\/li>\n<\/ol>\n

          Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:<\/p>\n

            \n
          • Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian<\/li>\n
          • Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan<\/li>\n
          • Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi<\/li>\n
          • Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pihak terkait<\/li>\n<\/ul>\n
              \n
            1. Pengaduan Masyarakat<\/li>\n<\/ol>\n

              Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:<\/p>\n

                \n
              • Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat<\/li>\n
              • Unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat<\/li>\n
              • Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat<\/li>\n
              • Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat<\/li>\n<\/ul>\n
                  \n
                1. Whistle Blowing System<\/li>\n<\/ol>\n

                  Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:<\/p>\n

                    \n
                  • Unit kerja telah melakukan internalisasi whistle blowing system<\/li>\n
                  • Unit kerja telah menerapkan whistle blowing system<\/li>\n
                  • Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system<\/li>\n
                  • Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system<\/li>\n<\/ul>\n
                      \n
                    1. Penanganan Benturan Kepentingan<\/li>\n<\/ol>\n

                      Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:<\/p>\n

                        \n
                      • Unit kerja telah mengidentifikasi (pemetaan) benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama<\/li>\n
                      • Unit kerja telah mensosialisasikan (internalisasi) penanganan benturan kepentingan<\/li>\n
                      • Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan<\/li>\n
                      • Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan<\/li>\n
                      • Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan<\/li>\n<\/ul>\n
                          \n
                        1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai<\/li>\n<\/ol>\n

                          Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi<\/p>\n

                            \n
                          • Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pegawai yang wajib LHKPN<\/li>\n<\/ul>\n

                            Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                            [vc_row][vc_column][vc_column_text]Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap […]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"class_list":["post-8283","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/unnes.ac.id\/feb\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/unnes.ac.id\/feb\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/unnes.ac.id\/feb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unnes.ac.id\/feb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unnes.ac.id\/feb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8283"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/unnes.ac.id\/feb\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8283\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/unnes.ac.id\/feb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}