Jakarta, 21 Agustus 2025 – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyelenggarakan Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Acara bertempat di Auditorium Lantai 2, Gedung Kemendiktisainsditek, Jalan Senayan I, Jakarta, dan dihadiri pimpinan dari berbagai PTN BH di Indonesia, antara lain UNY, UNHAS, USK, UNJ, UNNES, Unpad, UPI, UNAND, USU, dan UNESA.
Arah Kebijakan Menteri
Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yularto menekankan bahwa PTN BH harus mampu mandiri secara finansial dan tidak bergantung sepenuhnya pada penerimaan UKT mahasiswa.
Menurutnya, salah satu langkah strategis adalah mengoptimalkan aset, baik sumber daya manusia (SDM) melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HAKI), maupun aset fisik berupa Barang Milik Negara (BMN). Pemanfaatan BMN, lanjutnya, harus dilakukan secara optimal, terukur, dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Paparan Narasumber
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber, yaitu:
- Rional Silaban, Dirjen DJKN Kemenkeu, yang menjelaskan posisi DJKN sebagai pengelola aset, Kemendiktisainsditek sebagai pengguna, serta PTN BH sebagai pihak yang memanfaatkan aset. Ia memaparkan berbagai kebijakan pemanfaatan BMN di lingkungan perguruan tinggi.
- Ecep Sudarwan, Dirjen Perumusan Kebijakan Negara Kemenkeu, yang mengangkat tema perubahan paradigma pengelolaan BMN. Ia menekankan pergeseran peran dari sekadar administrator (tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum) menjadi asset manager dengan prinsip highest and best use, revenue center, dan cost efficiency.
Paparan ditutup dengan diskusi dan sesi tanya jawab, yang mempertegas pentingnya pemanfaatan BMN sebagai sumber daya strategis untuk mendukung keberlanjutan PTN BH.
Penegasan
Melalui koordinasi ini, Kemendiktisainsditek mengajak seluruh PTN BH untuk memperkuat tata kelola dan pemanfaatan aset, sehingga mampu memberikan nilai tambah serta mendukung kemandirian universitas dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi di masa depan.
