Harold Lasswell mengartikan politik sebagai who gets what, when, and how. Sedangkan Aristoteles berpandangan bahwa politik merupakan best possible system that could be reached.
Pengertian kedua filsuf tersebut memang benar adanya dalam setiap urusan politik, bagaimana setiap pihak yang berusaha mendapatkan kepentingannya dalam berpolitik.
Namun demikian, hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara-cara yang kurang arif. Contohnya, praktik-praktik menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara kotor pun telah menjadi populer dalam tahun politik 2014 lalu.
Menjelang tahun politik 2019, fenomena kebebasan yang kebablasan terlihat jelas ketika bagaimana dalam konteks pertarungan politik terlihat adanya upaya pembunuhan karakter diantara calon pasangan yang ada.
Bahkan muncul istilah “politisasi gosip”. Seperti halnya selebritis, para calon terpilih pun banyak digosipkan dalam infotainment maupun berita TV dengan isu- isu yang simpang siur dan tidak jelas kebenarannya.
Tentunya hal tersebut menimbulkan efek negatif khususnya berkenaan dengan kepercayaan publik terhadap praktik politik di negeri ini.
Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang bagi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk menyelenggarakan kuliah umum bertema Mewujudkan Politik Santun dan Cerdas di Tahun Politik 2018 dan 2019 pada Rabu (26/9) bertempat di Gedung C7 Dekanat Fakultas Ilmu Sosial UNNES.
Ketua panitia pelaksana Erisandi Arditama SIP MA melaporkan, kegiatan diikuti oleh mahasiswa baru Jurusan PKn UNNES.
“Acara ini merupakan acara tahunan untuk mahasiswa baru, dengan mengusung tema mewujudkan politik santun dan cerdas di tahun politik 2018 dan 2019,” jelas Sandi.
Melalui acara ini, lanjut Sandi, kita sebagai warga negara yang baik diharapkan mampu mewujudkan politik yang santun, cerdas, dan beretika pada pemilu serentak tahun 2019.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNNES Dr Moh Solehatul Mustofa MA mengapresiasi dan menyambut baik penyelenggaran kegiatan ini.
“Tema yan dipilih sangat bagus. Semoga mampu memberikan pendidikan politik bagi peserta kuliah umum kali ini. Semoga mahasiswa mampu menjadi bagian dari masyarakat untuk mewujudkan politik yang santun dan cerdas serta memiliki etika poltik yang baik,” harap Dekan sekaligus Dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi tersebut.
Kuliah umum yang diikuti oleh lebih dari 150 peserta ini, menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Drs Joko Purnomo.
“Kekuasaan itu memang luar biasa, kursi penyelenggara itu memang luar biasa. Pemilu sebagai metode mengkonversikan suara menjadi kursi. Kekuatan kursi tersebut luar biasa, oleh karena itu nilai-nilai yang harus ditetapkan di Indonesia adalah mengutamakan kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan kedamaian negara,“ Jelas Joko kepada peserta kuliah.
Sejatinya, upaya mewujudkan politik santun dan cerdas di tahun politik 2018 dan 2019 menjadi tanggung jawab bersama.
Sekadar informasi, pada Pemilu Tahun 2019, KPU sebagai penyelenggara berharap angka partisipasi masyarakat mencapai 77,5 persen.
Untuk terpenuhinya angka tersebut, KPU sebagai leading sector pemilu, partai politik sebagai peserta, pemerintah dan stakeholder (termasuk perguruan tinggi) pun mendapat amanah untuk memberikan pendidikan politik santun dan cerdas kepada masyarakat.
Dwi Hermawan (Student Staff)
