Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si.


Profesor Etty Soesilowati  lahir di Malang, 18 April 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya (1986) dan S2 bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan pada Institut Pertanian Bogor (1997). Pendidikan doktoral pada bidang Adminsitrasi Publik Universitas Brawijaya (2008).

Ia mengajar di Universitas Negeri Semarang sejak 1989 dan mengajar mata kuliah ekonomi internasional, ekonomi perdesaan & perkotaan, kebijakan public pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi (FE).

Prof. Etty meneliti sekaligus menyampaikan banyak gagasan tentang kondisi kebijakan publik Tanah Air. Menurutnya, salah satu parameter keberhasilan negara adalah lahirnya kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Sayangnya, di Indonesia  tidak sedikit kebijakan publik justru pro asing dan merugikan masyarakat.

Tiga sebab yang membuat kebijakan publik di Indonesia justru tidak menguntungkan masyarakat adalah intervensi asing, pengaruh politik, dan persekongkolan negara dengan perusahaan. Sebab pertama dapat dilihat dari undang-undang (UU)  dan rancangan undang-undang (RUU) yang dinidikasi dipengaruhi IMF, World Bank, dan USAID. Undang-undang yang dimaksud, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

“Air yang kita konsumsi setiap hari, yang tersaji di kantor-kantor pemerintah sampai rumah tukang becak, adalah air produksi perusahaan asing. Padahal, di Undang-Undang Dasar 1945 jelas diatur, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, tapi kenapa diprivatisasi.

Pengaruh politik (political interest) terjadi karena pengambil kebijakan di negeri ini berlatar belakang dari partai politik. Berdasarkan catatannya, ada 13.500 Peraturan Daerah (Perda) yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, salah satunya karena bias politik.

Persekongkolan perusahaan negara dan perusahaan juga memengaruhi kualitas kebijakan publik di Tanah Air. Contoh ini dapat diamati pada Undang-undang tembakau. Menurut Prof Etty, beberapa pasal yang menetapkan standar internasional atas tembakau lokal akan mengancam petani tembakau lokal. Contoh lainnya, perubahan Perusahaan Negara (PN) Garam di Madura menjadi Perseroan Terbatas (PT) mempengaruhi orientasi perusahaan tersebut menjadi profit. Akibatnya, perusahaan hanya bisa menyerap 30 persen garam lokal dan memilih mengimpor garam dari India.

Prof Etty menyampaikan kebijakan publik model hybrid agar kualitas kebijakan publik yang diambil lebih berkualitas. Model hybrid adalah sintesa model top down dan bottom up. Dalam model hybrid tujuan awal bukan satu-satunya hal terpenting pengambilan keputusan. Ada negosiasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat sehingga terbuka tujuan-tujuan baru.

Agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah lebih berkualitas Prof Etty menyampaikan dua saran. Pertama, kebijakan lahir untuk merespon kebutuhan masyarakat. Kedua, harus ada iji publik. Deskresi, menurutnya, potensial menimbulkan penyimpangan sehingga kontrol publik tetap diperlukan.

Penelitan yang telah dilakukannya pada tahun 2012 antara lain Intergrasi Kebijakan dan Penguatan Industri Garam Nasional Sebagai bahan dasar industri makanan dan minuman Melalui Up- Grading of Value Chain Management dan Diversivikasi Produk (2012), Pemetaan potensi ekonomi tanaman hortikultura sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (2012), Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia Melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan  Model Pengelolaan Sampah Rumah tangga (studi Efektivitas dan Analisis Cost Benefit Program ” Bank Sampah” Gemah Ripah) (2012).

Tahun 2011 penelitiannya, antara lain,  Analisis Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Unnes: Pencapaian Sasaran Mutu Akademik dan Kesesuaian Prosedur Akademik dengan Standar Manual Mutu ISO 9001 : 2008 (2011), Strategi Penyebaran Inovasi Penanaman Sayur Pada Lahan Terbatas Di Desa Patemon (2011), dan Usaha Peningkatan Penjualan Ceriping ubi, Singkong dan Pisang Melalui Inovasi Teknik Pengemasan dan Pemasaran di Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  (2011), dan  Efektivitas kebijakan ‘Go Organik 2010’ (Studi Implementasi dan Efisiensi Penggunaan Faktor-faktor Produksi pada Budidaya Sayuran Organik Kabupaten Semarang).


Diperbarui oleh: Dhoni Zustiyantoro pada Senin, 21 Oktober 2013 15:45 WIB Dibaca : 3.570 kali