Zona Nyaman Baru Bernama Zona Integritas


Zona Nyaman Baru Bernama Zona Integritas

Zona Integritas? Apa itu? Kok baru dengar? Apa sama dengan integrasi? Itulah beberapa pertanyaaan yang muncul ketika Biro Perencanaan & Keuangan (BPK) Universitas Negeri Semarang (UNNES) memasang tagline itu di depan ruang kerja BPK sejak tahun lalu.

Sebenarnya itu bukan hal baru. Konsep ini sudah “ditawarkan” pemerintah sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemeirntah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan.

Konsep dan Implementasi

Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau Island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada zona integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/island-island baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya island baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Diharapkan melalui pembangunan zona integritas ini unit kerja yang telah menjadi mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.

Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun whistle blowing system, membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya..

Membangun Manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Menuju Zona Integritas

Raihan predikat Zona Integritas memerlukan rangkaian panjang tahapan pencapaiannya. Upaya UNNES sebagai modal awal menuju predikat tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. UNNES memiliki modal kepercayaan diri menuju Zona Integritas.

Pertama, berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Kantor Akuntan Publik atas audit Laporan Keuangan, selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2010 sampai 2015.

Kedua, mendapat predikat penilaian kinerja Satker BLU Bidang Layanan Pendidikan katagori“A” (BAIK)  selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2012-2015 sebagai hasil evaluasi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan;

Ketiga, mendapat penilaian katagori “B” (Baik) untuk Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2103 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

Keempat, meraih penghargaan Kinerja Unit Layanan PublikTerbaik Nasional Tahun 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelima, meraih Predikat Satker Berprestasi Terbaik III se-wilayah kerja KPPN Semarang I Tahun 2016;

Keenam, pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Negara (LHKN) dan LHKASN dari pegawai UNNES lebih dari 80 persen. Ketujuh, implementasi kurikulum bermuatan pendidikan konservasi dan antikorupsi.

Modal ini tentunya menjadi daya ungkit segenap jajaran UNNES untuk menuntaskan 20 (dua puluh) program wajib sebagai syarat mendapatkan predikat WBK dan WBBM tersebut. Yang terdiri dari: (1) penandatangan dokumen pakta integritas; (2) pemenuhan kewajiban LHKPN / LHKASN; (3) pemenuhan akuntabilitas kinerja; (4) pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan; (5) penerapan disiplin PNS; (6) penerapan kode etik khusus; (7) penerapan kebijakan pelayanan publik; (8) penerapan whistle blower system tindak pidana korupsi; (9) pengendalian gratifikasi; (10) penanganan benturan kepentingan; (11) kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi; (12) pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP; (13) penerapan kebijakan pembinaan purna tugas; (14) penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profile oleh PPATK; (15) rekrutmen secara terbuka; (16) promosi jabatan secara terbuka; (17) mekanisme pengaduan masyarakat; (18) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; (19) pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (20) keterbukaan informasi publik.

Masih banyak yang harus dikerjakan, tak perlu ragu memantapkan diri menuju zona nyaman baru ini. Pada akhirnya,efektivitas zona integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Berbagai success story pembangunan zona integritas di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat (prerequisite) sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui zona integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi zona integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan.

Deddy Rustiono SE MSi, Kepala Bagian Keuangan Biro Perencanaan & Keuangan (BPK) Universitas Negeri Semarang

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

X