SAKIP: Langkah Menuju Peningkatan Mutu dan Reformasi Birokrasi


SAKIP: Langkah Menuju Peningkatan Mutu dan Reformasi Birokrasi

Maret 2016, Universitas Negeri Semarang (Unnes) telah genap berusia 51 tahun. Usia yang sangat matang dan dewasa dalam berkarya dan mengabdi untuk pembangunan bangsa dan negara. Unnes sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum mempunyai komitmen untuk lebih mengutamakan penjaminan mutu, transparansi, dan akuntabel dalam pengelolaanya untuk mendukung mewujudkan reformasi birokrasi. Komitmen tersebut dapat dilakukan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa implementasi dari SAKIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh intansi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu kinerja, anggaran, dan reformasi birokrasi. Dijelaskan pada Perpres tersebut, SAKIP harus dilaksanakan secara selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. SAKIP dilaksanakan dengan sistem berjenjang yaitu meliputi entitas kinerja satuan unit, selanjutnya ke tingkat entitas unit organisasi, dan diimplementasikan secara keseluruhan di tingkat kementerian atau lembaga negara. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara terpadu meliputi: 1) rencana strategis; 2) perjanjian kinerja; 3) pengukuran kinerja; 4) pengelolaan data kinerja; 5) pelaporan kinerja; dan 6) reviu dan evaluasi kinerja.

Mari kita jabarkan satu persatu dari tahapan-tahapan SAKIP tersebut:Rencana strategis, merupakan sebuah dokumen yang berisi dengan sebuah cita-cita dan keinginan yang dingin dicapai oleh sebuah instansi atau organisasi dengan ditetapkannnya sasaran atau indikator kinerja dari indikator cita-cita organisasi tersebut. Rencana strategis ini biasa disingkat dengan sebutan Renstra. Dalam tatanan pemerintahan bisa disebut juga dengan Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM). RPJM atau Renstra ini dalam perencanaan mempunyai kurun waktu tertentu yaitu 5 tahun periodik pelaksanaan.


Perjanjian kinerja diperlukan sebagai bentuk upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi sebuah instansi yang menggunakan anggaran negara. Selain itu, perjanjian kinerja juga sebagai bentuk komitmen institusi terhadap institusi yang lebih tinggi. Uraian lebih lengkap mengenai penetapan dan perjanjian kinerja ini dapat di lihat dalam artikel Penetapan dan Perjanjian Kinerja. Dalam penentuan indikator dan target perjanjian kinerja ini harus memenuhi kriteria spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai upaya untuk membandingkan ketercapaian dari dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan realisasi aktual ketercapaian target. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara: 1) membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar perjanjian kinerja; 2) membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja kurun 5 tahunan.Pengelolaan data kinerja, adalah sebuah bentuk upaya untuk melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. Pengelolaan data kinerja dalam pelaksanaannya mencakup: 1) penetapan data dasar (baseline data); 2) penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi; 3) penatausahaan dan penyimpanan data; 4) pengkompilasian dan perangkuman data.

Pelaporan kinerja dibuat sebagai bentuk upaya menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja dapat terdiri dari laporan kinerja intern dan laporan kinerja tahunan.

Reviu dan Evaluasi merupakan langkah pengawas dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum laporan kinerja tersebut disampaikan kepada pemberi amanah atau instansi yang lebih tinggi.

Implementasi SAKIP secara bertahap dan mandiri dilakukan di tingkat unit masing-masing dan secara terpadu di tingkat Universitas. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan penjaminan mutu dan reformasi birokrasi yang akuntabel sebagai bentuk langkah nyata dalam mewujudkan universitas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Semoga.

Oleh: Darmoyo, Tenaga Kependidikan di Biro Perencanaan dan Keuangan Unnes

satu komentar pada “SAKIP: Langkah Menuju Peningkatan Mutu dan Reformasi Birokrasi

  1. Semoga Unnes makin akuntabel dan juga transparan yah. Semoga semuanya terlibat dalam pengambilan kebijakan di Unnes

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

X